Kabinet Besar-besaran Lima Menteri Dicopot di Tengah Gelombang Protes Nasional
"Kabinet Besar-besaran Lima Menteri Dicopot di Tengah Gelombang Protes Nasional"
Menanggapi gelombang protes nasional yang berujung tewasnya puluhan demonstran dan kerusakan properti, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan reshuffle kabinet besar-besaran pada 8 September 2025, termasuk memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang selama ini dikenal sebagai salah satu figur technocrat terkemuka dengan rekam jejak kuat dalam manajemen fiskal, digantikan oleh ekonom Purbaya Yudhi Sadewa. Keputusan ini mengejutkan pasar: indeks saham utama dan nilai rupiah masing-masing turun sebagai respons dari ketidakpastian politik dan ekonomi yang meningkat.
Dalam reshuffle tersebut, posisi Koordinator Menteri Politik dan Keamanan juga diganti, menandakan strategi pemerintah untuk meredam kerusuhan yang dipicu oleh kemarahan masyarakat atas tunjangan rumah bulanan anggota DPR sebesar Rp 50 juta sekitar sepuluh kali upah minimum di Jakarta yang dianggap sangat kontras dengan kondisi ekonomi rakyat.
Aksi protes yang dilakukan ribuan mahasiswa, pekerja, dan aktivis menuntut penghapusan tunjangan anggota parlemen, reformasi lembaga kepolisian, serta evaluasi pola penganggaran negara. Aksi memuja simbol protes dan sempat berubah menjadi kerusuhan di beberapa kota seperti Surabaya dan Makassar.
Presiden Prabowo dalam pernyataannya menyebut bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap aspirasi rakyat dan bahwa pembenahan diperlukan agar pemerintahan “lebih bersih dan efisien”. Namun analis mempertanyakan apakah perombakan kabinet saja cukup untuk meredam krisis kepercayaan yang telah terbentuk.
Sri Mulyani, yang telah menjabat selama lebih dari satu dekade dan pernah menempati posisi tingkat tinggi di lembaga internasional, menurut sejumlah sumber tidak mengundurkan diri secara sukarela, namun diberhentikan oleh keputusan presiden.
Sementara itu, Purbaya menyatakan bahwa fokusnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan optimal dalam kerangka target pemerintah memperoleh pertumbuhan hingga 8 persen.
Polemik utama yang masih membayangi adalah bagaimana pemerintah akan membuktikan bahwa pergantian ini bukan sekadar kosmetik, melainkan mencakup reformasi struktural nyata khususnya dalam transparansi penganggaran, sistem tunjangan, dan hubungan antara elit politik dan bisnis. Jika gagal menuntaskan akar persoalan, fenomena protes bisa saja terulang.
Pasar menanggapi reformasi ini dengan hati-hati: volatilitas pasar keuangan dan mata uang mencerminkan ketidakpastian investor. Selain itu, DPR berjanji akan mengevaluasi tunjangan dan hak istimewa anggota dewan serta memperketat pengawasan lembaga keamanan dalam menanggapi demonstrasi.
Ke depan, pemerintah menghadapi tri-faktor utama: meredam kemarahan publik, menjaga stabilitas ekonomi, dan meyakinkan investor bahwa arah kebijakan tetap konsisten. Tanpa kejelasan langkah selanjutnya, efek reshuffle bisa cepat memudar bahkan merusak kredibilitas kepemimpinan Presiden Prabowo dalam jangka menengah.
